Hukum Mogok Kerja, Hukum Mempelajari Undang-Undang Buatan Manusia

HUKUM MOGOK KERJA UNTUK MEMINTA DIJATUHKANNYA SISTEM SEKULERISME?

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah hukum melakukan mogok kerja yang terjadi di negara muslim untuk meminta dijatuhkannya sistem sekulerisme ?

Jawaban
Pertanyaan ini tidak diragukan lagi memiliki arti yang sangat penting khususnya dalam mengarahkan para pemuda muslim. Hal itu dikarenakan mogok kerja baik pekerjaan itu bersifat khusus atau berkaitan dengan bidang pemerintahan adalah (sesuatu) yang memiliki dasar dari syari’at yang dapat dijadikan landasan. Tidak diragukan lagi perbuatan ini akan mengakibatkan terjadinya berbagai mudharat sesuai dengan ukuran cakupan dan kepentingan pemogokan ini. Dan tidak diragukan juga bahwa hal itu termasuk salah satu bentuk tekanan terhadap pemerintahan. Dan yang disebutkan dalam soal bahwa yang dimaksudkan adalah menjatuhkan sistem sekulerisme. Dan disini kita harus membuktikan bahwa sistem sekulerisme itu terlebih dahulu ; kemudian jika hal itu benar maka hendaknya diketahui bahwa khuruj (keluar atau memberontak atas pemerintah.-pent) itu tidak dibolehkan kecuali dengan beberapa syarat, yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata.

“Artinya : Kami telah membai’at Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mendengarkan dan menta’ati (beliau) dalam keadaan semangat dan keadaan lemah kami, dalam keadaan lapang dan keadaan sulit kami, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya, dan beliau mengatakan : ‘Hingga kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian mempunyai dalil dari Allah atasnya” [Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 7056 dalam Kitab Al-Fitan bab Qaulin Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : Sataruna Ba’di Umuran Tunkirunaha. Dan juga dikeluarkan dengan no. 7200. Dan Muslim no. 1814 dalam Kitab Al-Imarah bab Wujubu Tha’atil Umaraa]

Syarat Pertama : Jika kalian melihat –dalam arti mengetahui- secara yakin bahwa penguasa telah melakukan kekufuran.

Syarat Kedua : Yang dilakukan oleh penguasa itu adalah kekufuran, sebab (jika yang dilakukan adalah) kefasikan maka tidak diperbolehkan keluar/memberontak atas mereka dikarenakan kefasikan tersebut walaupun besar.

Syarat Ketiga : (Kekufuran) itu bawaahan, artinya dinyatakan secara jelas sehingga tidak memiliki kemungkinan penakwilan/penafsiran.

Syarat Keempat : Jika anda sekalian memiliki hujjah/argumentasi yang kuat dari dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah atau ijma’ umat. Inilah empat syarat.

Syarat Kelima : Diambil dari prinsip-prinsip umum agama Islam, yaitu kemampuan para penentang itu untuk menjatuhkan pemerintah ; karena jika mereka tidak memiliki kemampuan maka justru hal itu akan berbalik kepada mereka dan bukan berada di pihak mereka, sehingga akan terjadi kemudharatan yang lebih besar daripada mudharat yang terjadi jika mereka mendiamkan penguasa itu sampai akhirnya kekuatan mereka mampu untuk menuntut penegakan dienul Islam.

Maka inilah kelima syarat yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan penguasa sekuler dalam negara. Sehingga jika jelas pemogokan akan menjadi sebab jatuhnya sebuah negara atau jatuhnya penguasa setelah syarat-syarat yang kami sebutkan tersebut terpenuhi; maka hal itu tidak mengapa (dilakukan). Dan jika salah satu syarat dari keempat syarat yang disebutkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan syarat kelima –yang telah menjadi konsekwensi kaidah-kaidah syariat- yang kami sebutkan itu tidak terpenuhi, maka tidak dibolehkan melakukan pemogokan dan tidak boleh melakukan gerakan untuk menjatuhkan sistem pemerintahan.

[Disalin dari kitab Al-Shahwah Al-Islamiyah Dhawabith wa Taujihat, edisi Indonesia Panduan Kebangkitan Islam, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerjemah Muhammad Ihsan Zainuddin, Penerbi Darul Haq]

MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG BUATAN MANUSIA

Pertanyaan.
Lajnatud Dâimah lil Buhûtsil ‘ilmiyyah Wal Iftâ ditanya : Kami tersibukkan oleh banyak hal diantara sibuk mempelajari undang-undang buatan manusia di fakultas hukum. Permasalahan ini telah menimbulkan perselisihan pendapat diantara beberapa teman. Saya memohon kepada Allâh Azza wa Jalla agar memberikan taufîq kepada para Ulama untuk menjelaskan beberapa hal berikut ini :
1. Hukum memplejari undang-udang buatan manusia
2. Hukum bekerja pada lembaga kehakiman

Jawaban.
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على رسوله وآله وصحبه , وبعد :

Pertama : Jika orang yang hendak mempelajari undang-undang buatan manusia itu adalah orang yang memiliki daya analisa kuat serta memiliki kapabelitas keilmuan yang cukup untuk membedakan antara yang haq dan yang bathil; Dia juga memiliki kemampuan untuk membentengi diri dari penyimpangan dan tidak mudah terpedaya dengan kebathilan; Tujuannya dalam mempelajari undang-undang itu adalah untuk membandingkan antara hukum-hukum Islâm dengan hukum-hukum karya manusia dan juga bertujuan menjelaskan keunggulan hukum-hukum Islâm dibandingkan hukum-hukum buatan manusia, serta menjelaskan kandungan hukum Islâm yang lengkap dan mencakup segala yang dibutuhkan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka; dalam upaya membela yang haq dan menghancurkan kebathilan serta membantah orang gandrung kepada undang-undang buatan manusa yang diklaim layak, lengkap dan cukup; Jika dia mempelajari undang-undang karya manusia itu dengan tujuan seperti ini, maka itu boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Dia mestinya cukup mempelajari hukum-hukum Islâm yang terkandung dalam al-Qur’ân dan sunnah-sunnah Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih dengan menempuh metode yang telah dipraktekkan oleh para imam dan para Ulama salaf dalam belajar dan menyimpulkan hukum.

Kedua : Tentang bekerja di lembaga kehakiman, jika tujuannya untuk membela sesuatu yang dipandang haq dalam syari’at dan menghancurkan kebathilan, maka bekerja disana disyari’atkan. Karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan takwaan. Jika tidak seperti itu kondisinya, maka dia tidak boleh bekerja disana. Karena mengandung unsur tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. [al-Mâidah/5:2]

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

al-Lajnatud Dâimah lil Buhûtsil ‘ilmiyyah Wal Iftâ’
Ketua : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullâh bin Bâz; Wakil : Syaikh Abdurrazzâq ‘Afîfy; Anggota : Syaikh Abdullâh bin Ghadyân dan Syaikh Abdullah bin Qu’ûd

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun XIV/1431H/2010M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

——

Sumber: www.almanhaj.or.id | 11 April 2006

Print Friendly