Nazhir Wakaf dan Syarat yang ditetapkan Oleh Wakif

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Sebagaimana terkait dengan hubungan seorang hamba kepada Allah l, sesungguhnya amanat juga terkait dengan hubungan seorang hamba dan hamba Allah l lainnya.
Di antara amanat yang ada di antara kaum muslimin adalah yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, amanat ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, harus diingat bahwa amanat tersebut bukan hanya untuk kaum muslimin yang ada sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh sesuka hati.
Di antara urusan besar yang harus diperhatikan terkait dengan wakaf adalah masalah nazhir. Nazhir adalah seseorang yang diserahi amanat untuk mengurusi atau mengelola wakaf. Nazhir diberi wewenang untuk memegang hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berhak. Apabila wakafnya berupa bangunan misalnya, nazhir adalah orang yang diserahi wewenang untuk memegang hasilnya apabila dikontrakkan dan mengalokasikannya sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yang mengurus bangunan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika dibutuhkan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang nazhir, di antaranya:
a. Jika orang yang mewakafkan (wakif) telah menetapkan seseorang yang diinginkan atau menetapkan kriteria dan sifat-sifatnya, yang mengelola adalah orang yang ditetapkan atau disebutkan kriterianya tersebut.
Namun, apabila yang mewakafkan belum menetapkan nazhirnya dan wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, secara otomatis yang menjadi nazhir adalah penguasa/pemerintah.
b. Ada beberapa kemungkinan ketika orang yang mewakafkan tidak menetapkan nazhirnya.
• Apabila wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti wakaf untuk fakir miskin atau untuk masjid, yang menjadi nazhir adalah pemerintah.
• Jika wakafnya ditujukan kepada individu tertentu, seperti wakaf kepada anak-anaknya atau yang semisalnya, nazhirnya adalah orang yang dituju dari wakaf tersebut. (Lihat adh-Dhiya’ al-Lami’, kumpulan khutbah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin t)
Dalam menjalankan tugasnya, seorang nazhir terkadang akan tersita waktu dan tenaganya. Bisa jadi pula, ia mendapatkan beban-beban berat yang harus dipikul. Oleh karena itu, dia berhak untuk meminta upah atas tanggung jawab yang dipikulnya.
Disebutkan dalam hadits, ketika sahabat ‘Umar z mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, ia menetapkan adanya nazhir. Hal ini ditunjukkan dalam hadits berikut.
لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأّثِّلٍ
“Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf, boleh pula ia memberikan kepada temannya tanpa menjadikannya sebagai hartanya.”
Dalam lafadz yang lain, “Tanpa mengumpulkan modal untuk pribadi darinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa nazhir berhak mendapatkan imbalan atas beban yang dipikulnya dalam mengurusi wakaf.
Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mewakafkan (wakif)diperbolehkan menetapkan syarat-syarat yang terkait dengan wakafnya selama tidak mengandung kezaliman dan tidak menyalahi syariat. Apabila syarat yang ditetapkan oleh wakif itu menyelisihi syariat, syarat tersebut tidak boleh ditunaikan.
Contohnya adalah apa yang disebutkan dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah (Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa) no. 15943 terkait dengan wakaf (sesuatu yang hasilnya) ditujukan untuk orang yang membaca beberapa ayat atau juz tertentu dari al-Qur’an, kemudian bacaan tersebut dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia.
Para ulama yang tergabung dalam al-Lajnah menjawab, “Setelah al-Lajnah mempelajari pertanyaan yang diajukan, jawabannya adalah bahwa syarat dari wakif untuk memberikan hasil yang bisa diambil dari wakafnya untuk orang yang membaca al-Fatihah atau beberapa juz dari al-Qur’an lantas pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia atau pahalanya untuk dirinya dan orang lain, adalah wakaf yang ditujukan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat.
Alasannya, bacaan al-Qur’an tidak boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini.
Oleh karena itu, syarat yang disebutkan oleh wakif tersebut tidak termasuk wakaf yang ditujukan untuk sesuatu yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, hasil yang bisa diambil dari wakaf tersebut diberikan untuk madrasah-madrasah tahfizhul Qur’an. Hal itu lebih mendekati maksud yang diinginkan oleh wakif.”
Namun, hukum asalnya adalah menjalankan apa yang disyaratkan oleh wakif dan tidak boleh menyelisihi syarat tersebut atau melakukan hal-hal yang akan meniadakan manfaat dan tujuan yang diinginkan oleh wakif. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 20038)
Oleh karena itu, meskipun wakif tidak lagi memiliki hartanya dan pengelolaan wakaf tersebut dipegang oleh nazhir, namun maksud dan keinginan wakif serta syarat-syarat yang diajukannya harus diperhatikan, selama tidak bertentangan dengan syariat.
Jadi, harta yang telah diwakafkan untuk kepentingan masjid, seperti kebun yang hasilnya untuk masjid atau yang semisalnya, hukumnya sama dengan wakaf untuk masjid. Oleh karena itu, hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid yang telah ditetapkan. Tidak boleh hasilnya diberikan untuk fakir miskin misalnya, meskipun kebutuhan masjid sudah terpenuhi.
Seandainya ada sisa dari hasil kebun yang sudah tidak dibutuhkan oleh masjid, hendaknya dialokasikan untuk masjid yang lain. Dengan demikian, sisa dari harta yang dikhususkan untuk masjid tertentu dialokasikan untuk masjid lain yang membutuhkan. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 15651, 18416)
Begitu pula sebaliknya. Kebun yang hasilnya diwakafkan untuk fakir miskin atau untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan misalnya, tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan masjid.
Demikian juga, apabila seseorang mewakafkan dua kebun dan menetapkan bahwa hasil dari kebun yang satu untuk kebutuhan masjid dan kebun yang lain untuk fakir miskin. Nazhir yang telah ditetapkan harus mengarahkan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh wakif. Namun, apabila masjid tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi dan semisalnya, dia bisa menghubungi qadhi (hakim)untuk menetapkan apa yang semestinya dilakukan. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 16631)

———-
Sumber: Asysyariah – www.asysyariah.com – Kamis,26 April 2012/4 Jumadil Akhir 1433H

Print Friendly